Jakarta – Banyak fraksi di DPRD DKI Jakarta yang meminta pemerintah melalui Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan menilai keberadaan sumur rembesan yang dinilai kurang efektif dalam memprediksi banjir di Jakarta. Hal itu disampaikan DKIDPRD dalam rapat paripurna, Selasa 16, dalam rapat paripurna opini umum kelompok politik terhadap La Perda APBD DKI 2022.
Fraksi PDI Perjuangan saat itu dengan tegas menilai program sumur resapan tidak jelas sehingga merekomendasikan anggarannya dicoret dari rancangan APBD 2022.
“Program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai,” kata anggota Fraksi PDIP DKI Agustina Hermanto atau Tina Toon saat itu dilansir beritasatu.com.
Senada dengan PDIP, Fraksi PKB-PPP juga meminta agar Pemprov DKI menghentikan sementara program sumur resapan atau drainase vertikal yang sedang berjalan saat ini. Penghentian sementara ini dilakukan dalam rangka evaluasi secara komprehensif sumur resapan.
“Menghentikan sementara program drainase vertikal atau sumur resapan dangkal yang saat ini sedang berjalan, dilakukan evaluasi apakah tidak terjadi pemborosan anggaran, manfaatnya apakah sepadan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan, apakah pelaksanaan tepat sasaran, akuntabel, tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan dan aspek-aspek lain yang perlu dievaluasi bersama eksekutif dan legislatif,” ujar perwakilan Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Jamaluddin Lamanda.
Sementara Fraksi PSI, Nasdem, Golkar, dan PAN minta agar program sumur resapan dievaluasi.
Pandangan PSI yang dibacakan Wakil Ketua Fraksi PSI DKI Justin Adrian mengkritik pengadaan sumur resapan yang diusulkan oleh Dinas Sumber Daya Air di KUA-PPAS 2022 dengan anggaran sangat besar, yaitu sekitar Rp 300 miliar lebih. Apalagi, anggaran tersebut hampir sama besarnya dengan anggaran di 2021 yaitu sebesar Rp 411,43 miliar.
“Sayangnya, kami melihat bahwa dengan anggaran ratusan miliar tersebut, pembangunan sumur resapan ini masih kurang efektif dalam mengatasi banjir daripada upaya pengendalian banjir lainnya seperti normalisasi sungai,” ungkap Justin.
Justin mengatakan banjir di beberapa lokasi di Jakarta disebabkan ketidakmampuan sungai dan saluran air dalam menampung debit air yang tinggi. Sedangkan sumur resapan, menurut para pakar, kata dia, hanya efektif untuk mengatasi genangan air saja, bukan banjir. Apalagi beberapa daerah di Jakarta, tanahnya juga sudah jenuh sehingga sudah tidak mampu menyerap air lagi.
“Ketidakefektifan sumur resapan ini juga diperparah dengan rendahnya pencapaian target pembangunan sumur resapan. Hingga September 2021 kemarin baru 22.000 sumur resapan yang sudah masuk dalam kontrak realisasi dari target 40.000 titik. Dari jumlah tersebut, per Oktober 2021 lalu, baru terbangun 6.230 titik sumur resapan,” ungkap dia.
Dengan kondisi tersebut, kata Justin, Dinas Sumber Daya Air harus mengejar sisa kekurangan sekitar 16.000 sumur resapan dalam waktu sisa satu bulan ini. Dia menduga hal tersebut yang menjadi dasar dan alasan mengapa banyak titik pembangunan sumur resapan di lokasi yang tidak tepat, seperti dibangun di bawah kolong jalan layang dan di atas trotoar.
“Oleh karena itu, kami minta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pelaksanaan sumur resapan untuk mengetahui seberapa efektifkah program ini dalam mengatasi banjir di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus membuka fakta dan data, bukan hanya kata-kata saja untuk membuktikan bahwa program sumur resapan ini dapat mengatasi problematika banjir di Jakarta,” imbuh Justin.
Sementara Sekretaris Fraksi Nasdem Abdul Azis Muslim mengatakan pihaknya juga meminta Pemprov DKI meninjau ulang pembangunan sumur resapan.
“Selain itu Pemprov DKI Jakarta harus dapat melakukan tinjauan ulang terkait dengan pembangunan sumur resapan sehingga sumur resapan tersebut dapat memiliki fungsi yang tepat guna dan dibangun pada lahan yang sesuai dengan peruntukkannya,” kata Abdul.
Selain minta evaluasi, fraksi Golkar DKI meminta penjelasan Pemprov soal detail-detail pembangunan sumur resapan mulai dari mekanisme penentuan lokasi hingga efektivitas sumur resapan.
“Fraksi Partai Golkar mendorong dilakukan evaluasi dan meminta penjelasan dari dinas terkait terutama untuk mekanisme penentuan lokasi yang menjadi titik pembangunan? Berapa besaran daya tampung yang sudah dibangun? berapa banyak titik sumur resapan yang sudah dibangun? Sejauh mana tingkat efektivitas sumur resapan yang sudah dibangun mampu mengurangi genangan air yang ada? Jangan sampai hanya mengejar target yang ingin dicapai tetapi kualitas dan sasarannya tidak tepat,” ujar Wakil Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta Taufik Azhar.
Sedangkan Fraksi PAN DKI minta Pemprov DKI untuk fokus dalam upaya pengendalian banjir termasuk sumur resapan. Pasalnya, dari target 1 juta-an pembangunan sumur resapan, baru terbangun ribuan sumur resapan dan pembangunannya tidak merata.
“Pembangunan sumur resapan di banyak titik yang belum maksimal secara masif dan merata dari target 1 juta sumur resapan, sementara yang terbangun baru ribuan dan masih terpusat di tengah kota,” tutur anggota Fraksi PAN Guruh Tirta Lunggana.
Fraksi Gerindra DKI tidak menyebutkan secara khusus terkait sumur resapan, namun Gerindra minta program-program penanganan banjir oleh SKPD dilakukan secara antisipatif, bukan lagi berpola reaktif, yakni dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya.
“Kami berharap penanggulangan genangan air ini dilaksanakan secara serius dan bersimultan sehingga program meminimalisir genangan air seperti program penambahan RTH, pembuatan waduk, dan embung perlu direalisasikan segera mungkin dengan melibatkan daerah-daerah penyangga,” pungkas Wakil Sekretaris Fraksi Gerindra Adi Kurnia Setiadi.
Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat tidak membahas sama sekali soal sumur resapan dalam rapat paripurna tersebut.(*/cr2)
