Bank Indonesia (BI) memperkirakan hadirnya holding ultramikro (Umi) akan mendorong penyaluran penyaluran kredit di segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) termasuk usaha ultramikro, bertambah Rp280 triliun pada 2024 mendatang.
“Sinergi ketiga BUMN yang dikenal fokus dalam pemberdayaan usaha wong cilik itu melalui holding, akan menambah jumlah pelaku UMKM skala ultramikro yang rata-rata plafon kreditnya di kisaran Rp 10 juta,” kata Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI) Yunita Resmi Sari melalui keterangan tertulis, Senin (2/8/2021).
BI memproyeksikan ada penambahan baki debet kredit UMKM senilai Rp 280 triliun pada 2024. Kehadiran holding pun diperkirakan akan menambah setidaknya 4% rasio kredit UMKM perbankan nasional.
“Dengan pencapaian rasio kredit UMKM per Juni 2021 sebesar 20,51%, maka penambahan debitur ultramikro sebanyak 28 juta debitur diperkirakan akan meningkatkan rasio kredit UMKM hingga 24,5% pada 2024,” katanya.
Data BI mencatat, pada Juni 2021 baki debet kredit UMKM mencapai Rp1.107,6 triliun. Jumlah tersebut bertumbuh sekitar 2,1% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.084,3 triliun. BI menargetkan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke UMKM dari 20% menjadi 30% dari total portofolio kredit.
Menurut Yunita, pembentukan Holding UMi merupakan salah satu program untuk mendorong inklusi keuangan pelaku usaha wong cilik. Sinergi ini dinilai akan semakin meningkatkan suplai pendanaan yang lebih terfokus sekaligus perluasan akses usaha masyarakat kecil.
Perusahaan-perusahaan negara, lanjutnya, yang terlibat dalam holding memiliki keunggulan bisnis yang unik. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI fokus pada micro banking, PT Pegadaian (Persero) dengan pembiayaan berbasis gadai, sedangkan PT Penanaman Modal Madani (PNM) memiliki ciri khas pembiayaan kelompok dengan pemberdayaan komunal.
“Dengan pathway terintegrasi ini, pemberdayaan awal akan dilakukan oleh PNM untuk membantu kelompok pra-sejahtera, dan selanjutnya diikuti dengan Pegadaian dan BRI untuk peningkatan kapabilitas dan pengembangan usaha dengan layanan keuangan lebih luas,” imbuhnya.
Yunita menambahkan Bank Indonesia mengkategorikan empat jenis pelaku usaha ultramikro yang dapat menjadi target dalam pengembangan bisnis jangka menengah.
“Petani peternak dengan jumlah usaha 18 juta, pedagang pasar basah dengan jumlah 11 juta usaha, pemilik toko dan pengrajin dengan jumlah 12 juta, dan pekerja lepas dengan jumlah 6 juta usaha,” jelasnya.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, Asian Development Bank dan juga hasil analisis perseroan, bahwa pada 2018 terdapat sekitar 45 juta usaha ultramikro yang membutuhkan pendanaan tambahan. Sejauh ini hanya sekitar 15 usaha ultramikro yang tersentuh pendanaan lembaga keuangan formal.
“Dengan menjangkau potensi ultramikro, aksesibilitas layanan keuangan di segmen tersebut dapat dioptimalkan. Hal ini tentunya akan mendorong inklusi keuangan sesuai aspirasi perseroan sekaligus mendukung visi pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024,” ujar Sunarso dalam konferensi pers RUPS-LB BRI secara daring belum lama ini.
Tingkatkan Kinerja
Terpisah, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan mengatakan, kehadiran Holding UMi melalui integrasi ekosistem yang dimiliki BRI, Pegadaian dan PNM, tidak hanya bermanfaat bagi segmen UMKM dan usaha ultramikro. Kehadiran holding juga akan menjadi langkah efektif dalam menstimulasi kinerja ekonomi masyarakat bawah secara umum. Dia menyebut langkah holding yang diinisiasi Kementerian BUMN akan menekan kesenjangan ekonomi nasional khususnya di masa pandemi Covid-19.
Dia menjelaskan kinerja ekonomi nasional masih cukup berat pada masa pandemi tahun ini. Hal itu berdampak pada semakin lebarnya kesenjangan ekonomi.
“Holding ultramikro langkah baik dalam mengarahkan peningkatan kinerja usaha masyarakat kecil dan akan mampu menurunkan gap kesenjangan,” katanya.
Holding ultramikro terus dipersiapkan pembentukannya menyusul langkah BRI menggelar RUPSLB pada Kamis (22/7/2021) dalam rangka aksi korporasi rights issue. BRI mendapatkan persetujuan rights issue dari mayoritas pemegang saham dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
Melalui PMHMETD pemerintah akan menyetorkan seluruh saham Seri B miliknya dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI melalui mekanisme inbreng. Dana hasil dari aksi korporasi itu diantaranya akan dimanfaatkan oleh BRI untuk pembentukan holding. (*/cr2)
Sumber: banten.siberindo.co
